perpres 16 tahun 2018. Mind Mapping Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . perpres 16 tahun 2018

Nama Peraturan. 10 Maret 2023 07:57. Juli 03, 2018. Paradigma baru dalam pembangunan ini mendukung Ormas mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proses. Secara umum pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang yang dikecualikan hampir sama dengan pengadaan barang/jasa pada umumnya seperti, PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat. Jadi di era Perpres 12/2021 karena ada perubahan diatas, maka sebaiknya kita fokus saja pada “Barang” yang ditawarkan oleh Penyedia, oleh karena itu formulir penyampaian TKDN untuk Preferensi Harga tidak perlu sama persis dengan Daftar Kuantitas dan Harga, di tiap segmen pekerjaan apabila ada. h mempunyai peran penting. ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 maupun Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Kementerian, Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan pertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa. Khalid. (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari. 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 1 angka 23 jo. 86, LN. PETA SITUS. . Perlem LKPP 9/2018 menyebutkan bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai. Selengkapnya mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dari Perpres 16/2018 ke Perpres 12/2021, dapat diunduh pada link di bawah ini. 18 Oktober 2018 Tanggal Berlaku. 2019. 54 Tahun 2010. 16 Tahun 2018 ini dikenal dengan 4 tipe swakelola. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018. go. Mengenal Jenis Jaminan dalam PBJ berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dipilih apabila pekerjaan yang akan diswakelola merupakan tugas dan fungsi dari K/L/PD yang bersangkutan. METADATA PERATURAN. 16 Tahun 2018 ini dikenal dengan 4 tipe swakelola. Presiden memandang Perpres No. Daftar Isi Halaman 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. idE purchasing berdasar Perpres 16 tahun 2018. 16 Tahun 2018 pengganti Perpres No. Tweet on Twitter. 16 Tahun 2018 dan aturan turunannya, percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terdiri atas 15 bab dan 94 Pasal, sedangkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terdiri atas 19 Bab, 139 Pasal, dan. Perpres 54/2010 kemudian setelah berubah 4 kali, atau tepatnya 8 tahun kemudian, digantikan dengan Perpres 16/2018. konsolidasi _ Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah _ BPBJ Kab. Perpres 16/2018 tampaknya menyadari kekeliruan yang selama ini terjadi. (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah; b. Selain jumlah pasalnya yang lebih sedikit, Perpres PBJ Baru. PA/KPA; b. 17. bab ii tujuan, kebijakan, prinsipdan etika pengadaan barang/jasa bab i ketentuan umum struktur perpres no 16/2018 15 bab 94 pasal bab iv perencanaan pengadaan Pasal 4 Ayat (1) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355), UU 30 Tahun 2014 (LN 292 Tahun 2014, TLN 5601), UU 11 Tahun 2020 (LN 245 Tahun 2020, TLN 6573), Perpres 16 Tahun 2018 (LN 33 Tahun 2018). HADIR PERLEM LKPP p1618 PERLEM = PERATURAN LEMBAGA Untuk Perlem sudah dapat diunduh di jdih. Pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. barang/jasa pada Tender Cepat. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak. Pasal 30 ayat 2 (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selasa, 26 Oktober 2021 14:40 WIBSelama lebih dari 2 jam beliau melakukan sosialisasi kepada sekitar 500-an peserta yang hampir semuanya karyawan LKPP dan beberapa tamu undangan. pdf BPKP. Perpres PBJ Baru direncanakan memiliki 15 Bab dengan 98 pasal, lebih sederhana dibandingkan Perpres No. Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, bertindak mewakili K/L/D/I dalam kontrak pengadaan Barang dan Jasa. 16 Tahun 2018 mensyaratkan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis digital. : Kementerian Sekretariat Negara. Beranda Daftar Produk Hukum Visi & Misi Struktur Organisasi Kontak Kami Petunjuk Penggunaan . 140, LL SETKAB : 11 HLM. Unduh dokumen PDF ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi, ruang lingkup, dan mekanisme peraturan ini. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ; PERPRES No. 000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:Berdasar Perpres 16 tahun 2018 pasal 52 bahwa dalam pelaksanaan kontrak dapat terjadi pemutusan kontrak. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 16/2018 Tahun 2018 tentang . Surat Jaminan adalah surat yang menyediakan perlindungan bagi Instansi Pemerintah bahwa penyedia akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN. Perbedaan utama adalah pada metode dan objek pemeriksaan serta posisi PPHP/PjPHP yang sebelumnya antara Penyedia menjadi pemeriksa antara PPK dengan PA/KPA. PERPRES. Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal l disisipkan L (satu) angka, yakni angka 10a, ketentuan angka 14, angkaPengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, dan mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018. 77/2020) Bismillahirahmanirahim. 16 Tahun 2018. Pasal 26. lkpp. Tahun Terbit. Dalam tulisan ini. Download Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disini : konsolidasi Perpres Pengadaan Barang Jasa PemerintahPerpres No. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 | 23 . Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baru saja diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Konsolidasi Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya. Disampaikan Dalam Workshop Tata Cara Penyusunan Draft Kontrak Dalam Rangka Peningkatan. B. 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. Catatan berita:Peraturan Presiden (PERPRES) No. co, Dengan Perpres No. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mulai berlaku sejak diundangkan, yakni tanggal 2 Februari 2021. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; b. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terdiri atas 15 Bab dan 94 Pasal, sedangkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terdiri atas 19 Bab, 136 Pasal, dan Penjelasan. Sederhananya, tugas PPK pada. Ma Halaman 6Jenis Pengadaan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan. Perpres 16 tahun 2018. atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 03 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia, Pemerintah Pusat. Berharap akan ada perubahan terhadap ketentuan masa sanggah di perpres 16/2018 ini. Metode pemilihan penyedia menjadi tanggung jawab dari Pokja UKPBJ atau pejabat pengadaan dalam memutuskan metode apa yang akan dipakai guna mendapatkan barang/jasa yang diperlukan oleh. peraturan presiden nomor 16 tahun 2018Denda keterlambatan berdasar Perpres 16 tahun 2018. Modul ini disusun oleh Vina Da’watul Aropah, S. 16 Tahun 2018 Pasal 33 : (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200. pasal 92 Perpres 54 Dicabut dan tidak berlaku 89 pasal 93 Ketentuan Perpres 54 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan/diganti dalam perpres 16 89 pasal 94 mulai pemberlakuan perpres momor 16 tahun 2018 89 7. Lampiran Perlem 9. Berdasarkan Penjelasan Kepala LKPP-RI pada kegiatan. c. (1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 16 Tahun 2018 Pasal 35 : (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over). Jaminan Pelaksanaan dalam Perpres 16 Tahun 2018 Tulisan ini saya kutip dari berbagai sumber di Internet dan BUKU, sebagai catatan saya pribadi untuk belajar tentang PBJ. pdf Unduh File : BAGIKAN . pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas. Mind Mapping Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . 000. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas. T. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terdiri atas 15 bab dan 94 Pasal, sedangkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terdiri atas 19 Bab, 139 Pasal, dan Penjelasan. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korups; Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan. 16 Tahun 2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar: 1. Perpres 16 tahun 2018 Pasal 1 angka 48 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan. Pelatihan pengadaan jasa konstruksi dan konsultan konstruksi, Jakarta 16-17 April 2020 silakan dibaca sebagai berikut : Untuk yang ingin memajukan sektor kesehatan. PERATURAN MENTERI PUPR No. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; b. 5. Jaminan Pengadaan berdasar Perpres 16 tahun 2018 ( Per LKPP No. Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen JDIH - Gedung Djuanda I Lt. Matriks Perbandingan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Diubah Dengan Perpres Nomor. t,ili LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. LN. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan melalui Swakelola ini mengalami perubahan, yang sebelumnya terdiri dari tiga tipe Swakelola menjadi empat Tipe Swakelola. 16 Tahun 2018. Best Practice Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menerapkan praktek-praktek terbaik (Best Practice) untuk pengadaan dalam lingkup bisnis-bisnis tertentu. Diubah dengan : PERPRES No. 820 kali: File: Peraturan Lembaga Nomor 16 Tahun 2018_1014_1. Di Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 50 ayat 9. File ini berisi seluruh Standar Dokumen Pengadaan (SDP) sesuai PerPres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau. Tepat pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun. A. Bimtek Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan. 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. Perpres 16 tahun 2018 Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10. 348 kali: Status: Diubah oleh : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun. Perpres Nomor 16 Tahun 2018. DOK PEMKO BANDA ACEH. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah digunakan selama 8 tahun pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan K/L/D/I. 16 tahun 2018 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah. Tepat tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sign In. id : 299 hlm. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sebelum 1. Bunyi dalam Pasal 27 Perpres 16/2018. Sertifikat Lulus dan Pelatihan Pengadaan Dalam Negeri dan LN mengenai Pengadaan. E. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu alasannya adalah karena selama ini pengadaan barang dan jasa mendapatkan legalitas melalui Peraturan Presiden (Perpres) dengan hingga saat ini telah mengalami perubahan kelima, yakni Perpres No. Lampiran: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Pasal 44 ayat (3) huruf a Perpres 16/2018. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan pengadaan. (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: f. 07/PRT/M/2011 dan perubahan ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. lkpp. Latihan Soal Perpres 16 tahun 2018 – Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika PBJPBerdasarkan ketentuan Perpres No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. pdf - 1 MB;Sejak keluarnya Perpres No. 000. Teks seperti ini : Perpres 16/2018 Teks seperti ini : Perpres 12/2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -1- 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 DAN PERUBAHANNYA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, PPHP/PjPHP bertugas untuk melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan sebelum diserahkan oleh PPK kepada PA/KPA. 0%. 16. Syarat menjadi pokja: 1. Pekerjaan Konstruksi 3. Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan. Tempat Penetapan. Lihat selengkapnya16: Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Kamis, 22 Maret 2018: Diunduh Sebanyak: 833. 16 Tahun 2018 Pasal 1 angka 12 : Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Untuk download perpres 1618 versi mind map, silahkan download pada link di bawah ini: Mind map ini masih versi awal masih terus dikembangkan dan diperbaiki kalau kalau ada kekurangan, bisa. lkpp. Tepat pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. T. Diatur dalam Pasal 5 Perpres 16 tahun 2018, kebijakan berkaitan dengan Pengadaan Langsung sebagai instrumen Metode Pemilihan yang dapat diambil adalah dalam hal : memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan(khususnya aspek sosial)Peraturan Lembaga Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Halaman / File yang anda akses tidak ditemukan!Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2 Sumber Berita: kumparan. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018. 54. Kontribusi Jasa Konstruksi untuk PEN (sumber: penulis, 2021). NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 16 Tahun 2018,. Metode pemilihan penyedia merupakan salah satu dari proses pelaksanaan pengadaan yang ditetapkan pada tahapan perencanaan. Judul. Peraturan Turunan Perpres No. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Si. Pada pembentukan kontrak pengadaan. Paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil ; Berdasar Perpres 16 tahun 2018 pasal 52 bahwa dalam pelaksanaan kontrak dapat terjadi pemutusan kontrak. Dr . Sebelum melangkah lebih dalam mengenai manfaat atau alasan pentingnya menyusun HPS, kita flashback kembali mengenai pengertian Harga Perkiraan Sendiri (HPS). RumahCom – BAST adalah singkatan dari Berita Acara Serah Terima. Bentuk. 3. Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Bimtek Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. 16/2018. web. 16 Agustus 2018 Sumber. 77/2020) Bismillahirahmanirahim. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA 13. 4K views • 41 slides Telegram kapolri tentang penanganan tipikor Khalid Mustafa 11. Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dan Peraturan Presiden. PENGENDALIAN KONTRAK Perpres 16 tahun 2018 Pasal 56 1. Untuk mengetahui beberapa jenis kontrak pengadaan yang ada pada proses tender atau lelang barang/jasa, mari kita baca penjelasan dibawah ini.